SURABAYA (mediasurabayarek.com) - Kali ini Pemerintah Provinsi Jawa-Timur (Pemprov Jatim) berupaya sekuat tenaga untuk mendorong Kabupaten /Kota untuk segera mewujudkan program Universal Health Coverage (UHC) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang terbaik nantinya.
Ini mengingat masyarakat yang sehat ,maka produktivitas akan terus meningkat dan ekonomi juga melejit pula.
Demikian disampaikan oleh Wakil Gubernur Jatim , Emil Elestianto Dardak bersama Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti di Restoran Ayam Pemuda di Jl Tidar, SUrabaya, Rabu (24/5/2023).
"Guna mewujudkan UHC ini, ada sejumlah langkah dan peran dari Kabupaten/Kota yang sangat dibutuhkan," ucapnya selepas pertemuan dengan Dirut BPJS Kesehatan.
Menurut Wagub Jatim, hingga sekarang ini masih terdapat 21 Kabupaten/Kota di Jatim yang sudah merealisasikan UHC dan sisanya 17 Kabupaten/Kota yang belum mewujudkannya.
"Terhadap sisanya ini yang akan terus didorong supaya segera merealisasikan UHC tersebut agar masyarakat mendapatkan perlindungan secara maksimal," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Wagub Jatim, sekaligus juga dibahas mengenai tertib rumah sakit melayani rujukan pasien untuk menjamin pelayanan yang lebih baik lagi.
Oleh karena itulah, akan dilakukan koordinasi dengan pihak rumah sakit dengan lebih optimal , khususnya ketika ada masukan dari rumah sakit, hal ini akan menjadi sangat berarti dan penting.
Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti menyampaikan rasa terima-kasih atas dukungan yang diberikan oleh Pemprov Jatim demi terealisasinya UHC tersebut.
"(Sungguh) Kami mengapreasi komitmen Jatim untuk melindungi kesehatan masyarakat.Sebab, masyarakat sehat maka (otomatis) produktivitas akan terus meningkat dan ekonomi juga melejit pula," tegasnya.
Dipaparkan Dirut BPJS Kesehatan Ali Gufron Mukti, bila Jawa-Timur ingin mendapatkan predikat UHC, maka sebanyak 95 persen warga sudah tercakup dalam program BPJS Kesehatan.
"(Sebenarnya) Target RPJMN pada tahun 2024 secara nasional sebanyak 98 persen warga Indonesia terlindungi," ungkapnya mengakhiri sesi wawancara dengan sejumlah media online dan elektronik di Surabaya. (ded)
0 komentar:
Posting Komentar