728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 24 Januari 2023

    Dewan Tidak Pernah Intervensi atau Merekomendasi Untuk Permintaan 'Ketok Palu' atau Pokir

     





    SURABAYA (mediasurabayarek.com) - Agenda pemeriksaan 5 (lima) saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Bernard Simanjuntak SH dalam sidang lanjutan Ketiga terdakwa mantan Wakil Ketua DPRD Tulungagung, yakni Adib Makarim, Agus Budiarto, dan  Imam Kambali,  yang tersandung dugaan perkara  menerima suap ‘uang ketok palu’ pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2014-2019. 

    Adapun kelima saksi itu adalah Anjar Hadriyanto (Ketua Gapensi Tulungagung), Hadiono Siswato (Ketua Askumindo), Santoso (Ketua Apaksindo), Budi Karyanto (Ketua Gapeknas Tulungagung), Hendro Basuki (Ketua Gapensi),memberikan keterangan di persidangan.

    Setelah Hakim Ketua Darwanto SH MH membuka sidang yang terbuka untuk umum, langsung memberikan kesempatan pada Jaksa KPK Bernard Simanjuntak SH dan Rama SH  untuk bertanya pada para saksi yang diperiksa secara bersamaan.

    Kemudian Jaksa KPK Bernard Simanjuntak SH langsung bertanya pada saksi  Anjar , apakah para ketua asosiasi kontrak sebanyak 14 asosiasi dikumpulkan oleh Sutrisno (Ketua Dinas PUPR) ? 

    "Saya selaku ketua asosiasi kontraktorpernah dikumpulkan oleh Sutrisno di kantor Dinas PUPR. (Kelima saksi ini) hadir semuanya dipertemuan itu bersama ketua asosiasi kontraktor lainnya. Waktu itu, yang memimpin rapat adalah Sutrisno dan Sukarji," jawab saksi.

    Dijelaskan  saksi Anjar, bahwa ada pekerjaan paket proyek yang turun, dan ketua asosiasi dan anggota diminta urunan atau mahar. Padahal APBD Tulungangung belum digetok palu.

    Masing-masing anggota asosiasi kontraktor diminta setor 10 persen dari pagu. Yang menyuruh adalah Sutrisno, sebelum pekerjaan diminta 10 persen.  Setelah pekerjaan selesai, dimintai lagi 5 persen. Jadi, yang diminta  setor sebesa 15 persen.

    Nah, setelah uang terkumpul, diserahkan saksi ke Sukarji, padahal ABPD Tulungagung belum digedok.

    Hakim Ketua Darwanto SH MH bertanya pada saksi Santoso, apakah saksi bertanya untuk apa uang yang diminta 10 persen itu ?

    "Kami tidak berani bertanya uang itu untuk apa Yang Mulia Majelis Hakim. Bisa-bisa kami tidak mendapatkan pekerjaan," jawab saksi Santoso.

    Pernyataan serupa dilontarkan saksi Hadiono yang menyebutkan, bahwa setelah uang terkumpul , lalu diserahkan ke Sukarji. Namun, ada anggota asosiasi yang menyerahkan uang yang terkumpul sendiri.

    Sedangkan, saksi Santoso mengatakan, bahwa tidak ada surat rekomendasi dari ketiga terdakwa yang menemui PPK.

    "Nggak ada surat rekomendasi dari Dewan. Saya nggak dengar hal itu Saya pegang tabel-tabel pekerjaan dari Sukarji. Ketua asosiasi rapat lagi, untuk setoran yang diminta 10 persen tidak ada komplain. Selesai pekerjaan ditagih 5 persen. Ada yang sanggup dan tidak. Ada yang hanya setor 1,5 persen hingga 2 persen," jawab saksi Santoso menjawab pertanyaan JPU KPK Bernard Simanjuk SH.

    Tibalah giliran Penasehat Hukum (PH) terdakwa  Adib Makarim, yakni Rudi SH bertanya pada para saksi mengenai, apakah saksi mengetahui tentang biaya getok palu APBD ?

    "Kami tidak pernah tahu soal itu Pak," jawab sejumlah saksi.

    Kembali Rudi SH bertanya pada saksi apakah ada surat rekomendasi dari dewan ? 

    "Nggak pernah ada surat rekomendasi dari Dewan," jawab saksi.

    Setelah pemeriksaan saksi-saksi dirasakan sudah cukup, Hakim Ketua Darwanto SH bertanya pada ketiga terdakwa mengenai tanggapannya atas keterangan kelima saksi tersebut.

    "Kami tidak ada tanggapan Yang Mulia, Kami tidak ada yang kenal dengan saksi saksi itu," jawab ketiga terdakwa secaa bergantian.

    Sehabis sidang, Rudi SH mengungkapkan, keterangan kelima saksi tidak ada hubungan dengan perkara terdakwa Adib Makarim. Itu lebih para perkara lain. Tadi dijelaskan dalam persidangan, bahwa aliran aliran dana semua itu diberikan pada Sukarji dan Sutrisno

    "Menurut saya tidak ada korelasinya dengan ketok palu maupun perkara pokir. Keterangan para saksi jelas, bahwa dari kacamata kami selaku Penasehat Hukum bahwa  memang tidak ada unsur paksaan maupun intervensi dari klien kami pada para asosiasi maupun OPD-OPD," tukas Rudi SH.

    Rudi SH berpendapat bahwa uang ketok palu yang terjadi di Tulungagung itu, suatu hal yang dilakukan secara terus-menerus,  sebenarnya hal itu salah, karena kurangnya atau lemahnya pengawasan.

    "Tidak ada rekomendasi dari Dewan. Justru yang menetapkan nilainya adalah TAPD. Untuk dewan semuanya total Rp 390 juta per tahun. Terdakwa tidak pernah minta uang itu. Terkait fee 10 persen pokir, kemarin Pak Sutrisno menyeletuk bukan 10 persen lagi, bahkan lebih, "tukasnya.

    Dijelaskan Rudi SH, para terdakwa sudah mengembalikan uang. "Menurut saya, semua anggota dewan sudah mengembalikan uang itu. Untuk Adib Makarim sudah mengembalikan Rp 370 juta. Sudah dikembalikan semua. Dewan tidak pernah minta, tidak pernah mengancam atau menakut-nakuti, intervensi atau merekomendasi untuk permintaan ketok palu atau pokir dari klien saya," tandasnya. (ded). 




    • Blogger
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Dewan Tidak Pernah Intervensi atau Merekomendasi Untuk Permintaan 'Ketok Palu' atau Pokir Rating: 5 Reviewed By: Media Surabaya Rek
    Ke Atas