728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 21 November 2022

    Keterangan Saksi Dispendukcapil di Luar Kapasitasnya Untuk Menjawab Pertanyaan Penasehat Hukum

     


                                      


    SURABAYA (mediasurabayarek.com) -  Sidang lanjutan terdakwa Andree alias Mr. Lau Andre--penyelenggara Seminar Financial Breakthrough Community di Surabaya--dengan agenda pemeriksaan 1 (satu) saksi dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jatim Yulistiono, yang digelar di ruang Candra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (21/11/2022). 

    Satu saksi itu adalah Nurul Hidayah, Kasie Data Dispencukcapil Kota Surabaya yang diperiksa dan dimintai keterangannya di depan persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Tatas SH MH.

    Setelah membuka sidang, Hakim Ketua Tatas SH memberikan kesempatan pada JPU Yulistiono untuk bertanya pada saksi Nurul.

    JPU bertanya pada saksi mengenai adanya 2 (dua) Nomor Indik Kependudukan (NIK) yang terdaftar dan dimiliki penduduk, bagaimana pendapat saudara ?

    "NIK kedua tidak pernah terdaftar di Dispendukcapil.  Dispendukcapil tidak pernah daftarkan itu," jawab saksi.

    Hakim Ketua Tatas SH saksi untuk membuktikan KTP ada dua, tolong dibuktikan ?

    "Sesuai KTP hanya ada satu nama Andree. Di Penyidik hanya ditunjukkan fotokopi KTP," jawab saksi. 

    Hakim Ketua Tatas SH mengatakan, bahwa Dispendukcapil tidak pernah terbitkan KTP atas nama Andre Tanusudibyo. 

    Saksi Nurul menyatakan, bahwa dia  nama I Gede  Andreyasa tidak pernah diketahuinya. 

    Giliran Ketua Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, yakni Afrizal Fuad K SH bertanya pada saksi , bila ada pemalsuan yang biasa terjadi di lapangan secara data tidak sesuai, KTP teregister ada perubahan Tanusudibyo, apakah ada sikap tertentu (dari Dispendukcapil) ?

    "Setiap penduduk wajib melaporkan terhadap dirinya, termasuk jika pindah. saya secara tugas dan fungsi hanya memberikan data saja," jawab saksi.

    Kembali PH Afrizal Fuad SH bertanya pada saksi, bila ada kemungkinan KTP ganda yang ditemukan Dispendukcapil pada perekaman, atau ketika membuka rekening, apa yang dilakukan Dispendukcapil ?

    "Kami hanya menunggu laporan saja. Mengikuti prosedural saja, dipanggil polisi. Tugas kami hanya mencatat peristiwa kependudukan," jawab saksi.

    Dalam hal ini, Dispendukcapil bersikap pasif jika ditemukan adanya KTP ganda di lapangan.

    "Jadi Dispendukcapil hanya bersikap pasif saja," tegas PH Afrizal Fuad SH.'

    Ketika terdakwa Andree Lau ditanya Hakim Ketua Tatas SH mengenai tanggapannya atas keterangan saksi, dia membenarkan apa yang diterangkan saksi tersebut.

    Hakim Ketua Tatas SH mengatakan, sidang akan dilanjutkan pada Kamis (24/11/2022) dengan agenda pemeriksaan 2 (dua) saksi meringankan dari Penasehat Hukum (PH) terdakwa yang diajukan nantinya.

    Sehabis sidang, Ketua Tim Penasehat Hukum (PH) terdakwa, yakni Afrizal Fuad K SH mengungkapkan, pertanyaan Penasehat Hukum terkait hal hal dimuka persidangan, tidak terakomodir karena saksi secara sub bidang pekerjaan di Dispendukcapil Surabaya itu, tidak mempunyai kapasitas untuk menjawab perihal pengklasifian dan penerapan Undang-Undang Dinas Kependudukan atau pemalsuan di KUHP sendiri.

    "Jadi, saksi di luar kapasitas dan diluar bagian kerjanya untuk menjawab pertanyaan kami. Hanya sekedar menginformasikan saja," katanya.

    Menurut Afrizal Fuad SH, pada sidang berikutnya akan menghadirkan saksi meringankan. Kamis (24/11/202) lusa, direncakan akan mendatangkan 6 saksi meringkan dan 2 ahli.

    "Cuman, domisili berjauhan,kemungkinan Kamis lusa akan menghadirkan 2 saksi dahulu," tukasnya.

    Sebagaiman dalam dakwaan Jaksa, disebutkan bahwa pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 terdakwa mengadakan Seminar Financial Breakthrough Community di berbagai Hall dan Hotel di kota Surabaya seperti, Java Paragon Jalan Mayjend Sungkono, Hotel VASA, Jalan. HR. Muhammad, Novotel Samator, Jalan Kedung Baruk, Hall Ciputra Word Surabaya, Jalan dan Hotel Surabaya City Resort.

    Tema seminar bertemakan , semisal  ‘Bagaimana Bisa Keluar dari Masalah Ekonomi’, ‘Usaha Anti Bangkrut’ dan ‘Terobosan Keuangan’ itu di iklankan di Radio Betani FM (BFM) Surabaya.

    Perbuatan terdakwa menggelar seminar tersebut rupanya  menggerakkan Johannes Julianto, Januar Gomuljo, Gwandrakusuma Setiaputra, Agus Sutikno, Wihartoni Mastan, Lie Tjie Tjong, Hadi Winata dan Tiong Kim/Candra Gunawan serta Otto Rudianto Widjaja, terpikat bergabung dan menanamkan uangnya di progam investasi SIJAKA DT. Usaha koperasi dibidang Dana Talangan dengan janji keuntungan 6 persen setiap bulan dari modal yang dinvestasikan.

    “Progam SIJAKA DT juga mempunyai jaminan keamanan bagi orang yang berinvestasi karena langsung di back up Koperasi Sekawan Jaya Sejahtera di Jl. Raya Sesetan 335, Denpasar, Bali, KSU Multi Nasional Cipta dan KSP Surabaya Jaya Sejahtera Bersama,” sambung Jaksa Yulistiono.

    Terdakwa juga membual kalau dana investasi yang sudah dikelola pada Program SIJAKA DT sekitar Rp. 80.000.000.000,

    Kemudian, Johannes Julianto beserta 8 orang lainya pun bergabung untuk berinvestasi. Johannes Julianto menginvestasikan uangnya Rp. 5.166.000.000 dan terima keuntungan Rp. 5.416.000.000, Januar Gomuljo Rp. 650.000.000 dan terima keuntungan Rp. 711.000.000, Gwand Rakakusuma Setiaputra Rp. 4.024.000.000 diberi untung Rp. 2.501.000.000, Agus Sutikno Rp. 950.000.000 diberi keuntungan Rp. 546.500.000, Wihartono Mastan Rp. 2.250.000.000 diberikan untung Rp. 530.500.000, Lie Tjie Tjong Rp. 700.000.000 diberi keuntungan Rp. 247.000.000, Hadi Winata Rp. 124.000.000 diberi untung Rp. 88.000.000, Tiong Kim/Candra Gunawan Rp. 192.000.000 diberi keuntungan Rp. 14.000.000, dan Otto Rudianto Widjaja yang berinvestasi sebesar Rp. 5.200.000.000 diberikan keuntungan Rp. 4.229.200.000,

    Namun sayangnya, aksi terdakwa ini dilakukan dengan menggunakan identitas (diduga)  palsu atasnama I Gede Andreyasa dan atasnama Tanusudbyo Andreas.

    Nama Tanusudibyo Andreas dipakai untuk perjanjian kerjasama dengan Gwanda Kusuma Setiaputra, dengan Hadi Winata, Januar Gomuljo, dengan Wohartono Mastan dan sebagainya.

    "Dalam fakta sidang didapati, bahwa terkait pemalsuan identitas itu, sesuai kondisi yang disepakati antara terdakwa dan saksi korban.  Para pihak mengetahuinya," kata  PH Afrizal Fuad SH. 

    Pada pertengahan tahun 2020 terdakwa tidak memberikan hasil dana investasi kepada para korban, kendati Johannes Julianto beserta 8 orang lainya sudah berinvestasi di Program SIJAKA DT totalnya sebesar Rp. 19.256.000.000.

    "Dari proses investasi awal sampai berjalannya waktu, saksi korban sudah mendapatkan keuntungan. Hal itu tertera dalam dakwaan. Mengenai nilai pokok yang disampaikan belum dikembalikan, karena memang jatuh temponya pada tahun 2023 mendatang," ungkap Afrizal Fuad SH

    Atas perbuatannya, terdakwa Andree alias Mr. Lau Andre didakwa Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KHUP dan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ded)

    • Blogger
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Keterangan Saksi Dispendukcapil di Luar Kapasitasnya Untuk Menjawab Pertanyaan Penasehat Hukum Rating: 5 Reviewed By: Media Surabaya Rek
    Ke Atas