728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 26 Juli 2021

    PH Straussy SH : "Tidak Ada Pemalsuan Dokumen, Terdakwa Tidak Dilibatkan Penghitungan Ulang"

     

    PH  Straussy SH



                                                                             Wempi



    SURABAYA (mediasurabayarek.com) - Sidang lanjutan terdakwa Wempi Darmapan, yang tersandung dugaan perkara  penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan Kayu yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang,kali ini dengan agenda pemeriksaan tiga saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ubaidillah dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa-Timur yang digelar di ruang Candra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (26/7/2021).

    Ketiga saksi itu adalah Miftahuniam dan Muchammad Chairul Anam, yang tergabung dalam Tim Operasi Satuan Polisi Kehutanan Reaksi Cepat (SPORC) pembalakan liar sekitar wilayah Surabaya, dan Mukhlis (manager PT Anugerah Jati Utama (AJU).

    Dalam keterangannya,  Miftahuniam dan Muchammad Chairul Anam menyatakan,berdasarkan surat perintah tugas No 115/BPPHLHK/SW2/01/2020 tertanggal 29 Januari 2020 melakukan operasi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya.

    Nah saat melakukan kegiatan tersebut, Tim Operasi menjumpai kapal KM Darlin Isabel di Pelabuhan Tanjung Perak merupakan target operasi, karena diduga melakukan pengangkutan kayu hasil hutan, yang tidak sesuai dengan dokumen.

    "Namun kapal tersebut tidak segra melakukan bongkar muatan , karena pihak ekspedisi truk pengangkut kayu telah mengetahui kalau kayu yang berada di atas KM Darlin Isabel tersebut sedang dalam pengawasan petugas BPPHLHK Jabalnusra," ujar Miftahuniam.

    Pihak ekspedisi tidak mau mengambol resiko dalam perkara ini, sehingga mereka tidak mau mengangkut kayu olahan tersebut.  Setelah ada kesepakatan antara BPPHLHK  ekspedisi truk dan penerima kayu (PT ANugerah Jati Utama/AJU), yakni dengan Mukhlis.

    Bahwa truk tidak akan dipermasalahkan dalam perkara ini, akhirnya proses bongkar muat kayu dilakukan.  Kayu tersebut kemudian diangkut menuju  lokasi tujuan, yaitu PT AJU di Desa Winong, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan dengan 7 truk.

    "Kemudian kayu merbau beserta dokumen SKSHHKO No KO.A.0378047 dan SKSHHKO No.KO.A. 0381556 diamankan di gudang PT AJU di Pasuruan," ucap Miftahuniam.

    Setelah dilakukan pengukuran dan pengujian hail kayu dan penetuan jenis hasil kayu hutan oleh ahli Ari Dian Purnomo SP terhadap hasil hutan kayu di dalam gudang PT AJU di Pasuruan,  pada 23-24 Februari 2021. Diketahui bahwa jumlah kayu merbau sebanyak 3.601  keping dengan volume 74.1389 M3  (curah).

    Sedangkan di dokumen SKSHH-KO dengan jumlah volume 64.0156 M3. Sehingga antara dokumen dengan hasil pengukuran ahli Ari Dian Purnomo SP, menurut Muhammad Yusuf terdapat perbedaan volume hasil hutan kayu sebanyak 10.1233 M3 (diduga penyalahgunaan dokumen).

    Bahwa selain itu, juga terdapat kayu yang tidak diikuti dengan dokumen SKSHH -KO, hanya ada DKO nya saja. Yaitu kayu gergajian  merbau sebanyak 1.231 keping/volume 3.1697 M3 (diduga ada penyalahgunaan dokumen).

    Jumlah keseluruhan kayu yang berada di PT AJU, Pasuruan sebanyak 4.832 keping/ volume  77.3086 M3. Terdakwa diduga melakukan penyalahgunaan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan pejabat yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dlaam pasal  88 ayat (1) huruf c Jo. Pasal 15 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

    Giliran Penasehat Hukum (PH) terdakwa Wempi, yakni Straussy SH bertanya kepada kedua saksi, Miftahuniam dan Muchammad Chairul Anam apakah mengetahui persisnya berapa jumlah kayu yang diamankan waktu itu ?

    Kedua saksi menjawab, pihaknya tidak tahu persis jumlah kayu yang sebenarnya, karena hanya mendapatkan perintah mengamankan kayu saja.  Namun pengukuran ulang kayu dilakukan pada 27  Februari  2020. Kayu kayu itu milik Wempi, Pengawai Negeri Sipil (PNS) dan Ketua Koperasi Serba Usaha (KSU) Cendrawasih Lestari di Kepulauan Aru, Provinsi Maluku.

    Sementara itu, Hakim Anggota, Johanis Hehamony SH Mhum  bertanya pada saksi, apakah mengetahui berapa kayu yang dianggap sah dan tidak sah.

    "Kami tidak tahu Yang Mulia. Pengujian kayu dilakukan oleh Tim Penguji," kilah saksi Miftahuniam .

    Kini, giliran saksi Mukhlis yang diperiksa di persidangan. "Saya kenal Wempi untuk urusan jual beli kayu sudah lima kali. Kayu pesanan yang dikirim adalah jenis merbau sebanyak 500 M3 dalam waktu 1 tahun. Sampai saat  ini, yang telah dikirim sekitar  250 M3," katanya.

    Menurut Mukhlis, sesuai kesepakatan pembayaran dilakukan PT AJU, ketika  barang (kayu) datang diukur dan dibayarkan. 

    "Dasarnya sesuai SKSHH KO, tidak pernah kelebihan. Sesuai dokumen dibayarkan. Sebelumnya, pengiriman kayu tidak ada masalah.  Penyidik titip kayu di gudang PT AJU sesuai SKSHH-KO 64 M3. Tetapi, hasil pengukuran 74 M3. Saya nggak mau terima titipan kayu 74 M3," cetusnya.

    Dijelaskan Mukhlis, dirinya tidak dilibatkan dalam pengukuran kayu dan hanya sebagai saksi saja. Dia mengajukan surat keberatan atas hal tersebut. Pihak PT AJU belum pernah mengukur volume kayu sendiri.

    "Kayu diambil dari kawasan hutan raya dan ada suratnya. Ijin kuota 2000 M3. Wempi waktu pengukuran tidak dihadirkan," ungkapnya.

    Setelah mendengarkan keterangan ketiga saksi dan dirasakan sudah cukup, Hakim Ketua Tumpal Sagala SH Mhum mengatakan , sidang akan dilanjutkan dengan menghadirkan saksi saksi lainnya pada Kamis (29/7/2021).

    Sehabis sidang,  Penasehat Hukum (PH) terdakwa Wempi, yakni Straussy SH mengungkapkan, bahwa banyak yang terungkap tadi di persidangan,  mengenai prosedur dan penangkapan.

    "Bisa dibilang belum sesuai, karena disaat dilakukan pengamanan barang bukti jumlahnya belum pasti. Itu saja poinnya. Mengenai kelebihan volume setelah dilakukan sekian lama.  Kejadiannya 6 Februari dan pengukuran ulang dilakukan antara 17 sampai  21 Februari. Ada kelebihan muatan setelah 15 hari. Kenapa seyakin itu, padahal belum dilakukan pengukuran," tukasnya.  

    Dipaparkan PH Straussy SH, bahwa tidak ada dokumen palsu di sini. Di media massa tentang  desas -desus mengenai pembakalan liar.

     "Ini pure (murni-red), kelebihan volume dan tidak ada pemalsuan dokumen.  Menurut terdakwa sudah sesuai dokumen, tetapi menurut Gakum KLHK  ada kelebihan volume sebesar 10 M3. Ini bukan pemalsuan dokumen. Yang jadi masalah penghitungan Gakum. Kami minta dilakukan penghitungan ulang. Karena waktu dilakukan pengukuran ulang, terdakwa tidak dilibatkan dan tidak tanda tangan," tandas PH Straussy SH. (ded)



     



     

    • Blogger
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: PH Straussy SH : "Tidak Ada Pemalsuan Dokumen, Terdakwa Tidak Dilibatkan Penghitungan Ulang" Rating: 5 Reviewed By: Media Surabaya Rek
    Ke Atas