728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 14 Oktober 2020

    Syarifudin Rakib: "PT Citraland Akui SHGB No 1064 Terbit Berdasarkan Petok D No 61"

     



    SURABAYA (mediasurabayarek.com) -  Sidang lanjutan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan ganti rugi antara Tarip  Cs  sebagai penggugat melawan Slamet Mulyosari, mantan Lurah Sambikerep,  PT Citraland , Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) kota Surabaya dan Surabaya International School sebagai pihak tergugat dan turut tergugat kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya , Rabu (14/10/2020).

    Dalam sidang perkara perdata dengan nomor 497/Pdt.G/2020/PN.Sby itu digelar dengan agenda penyerahan bukti-bukti surat. 

    “Pada hari ini kita sebagai kuasa hukum pihak penggugat sudah mempersiapkan 24 alat bukti. Sidang ini sendiri ditunda  untuk putusan sela, terkait kompetensi absolut,” ucap  Syarifudin Rakib, Ketua Tim pengacara Tarip Cs kepada sejumlah media massa  di PN  Surabaya. Rabu (14/10/2020).


    Menurutnya, mengenai perbuatan melawan hukum yang mana ?  "Perbuatan melawan hukum terkait adanya pencoretan-pencoretan dalam Petok D No. 61 yang dilakukan oleh Slamet Mulyosari, yang pada waktu itu menjabat sebagai Lurah Sambikerep," ujar Syarifudin Rakib.


    Dijelaskannya, dia tidak mempermasalahkan tentang SGHB, ini bukan menyangkut SHGB. 

    "(Dalam perkara ini-red) Saya sangat yakin majelis hakim PN Surabaya akan obyektif karena ini murni PMH  dan bukan SHGB yang diterbitkan. Saya yakin ini menyangkut kepentingan pihak Citraland sebagai tergugat satu. Sebab PT Citraland sendiri sudah mengakui bahwa terbitnya SHGB tersebut berdasarkan Petok D No.61,” kata Syarifudin Rakib.

    Tarip Cs (Tarip, Rupi, Misri dan Sladi ) mantap menggugat Slamet Mulyosari, mantan Kepala Kelurahan Sambikerep, PT.  Citraland, Badan Pertanahan Nasional (BPN) kota Surabaya dan Surabaya Interculture School ke PN Surabaya. 

    Gugatan itu diajukan oleh Tarip Cs karena mereka sudah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap persil tanah miliknya.

    Dipaparkan Syarifudin Rakib, bahwa di Dusun Kalijaran, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Surabaya terdapat 5 (lima) bidang tanah sawah dan tanah kering milik Bodin P Tarip yang dikelolah atau digarap oleh Bodin P Tarip beserta anak-anaknya. 

    Hal itu diketahui dan disebutkan juga dalam Petok D No. 61 Kelurahan Sambikerep dengan beberapa Persil.

    Lantas, Bodin P Tarip kemudian meninggal dunia pada 8 September 2010, sesuai Akta Kematian No 3578-KM-27112012.0040 yang diterbitkan Kantor Dispendukcapil 27 November 2012 dengan meninggalkan 4 orang anak yakni, Tarip (75), Rupi (68), Misri (54) dan Sladi (52). 

    “Berdasarkan penetapan waris Pengadilan Agama Surabaya No 1224/Pdt.P/2014/PA.Sby tanggal 4 Nopember 2014 sekarang keempat anak dari Bodin P Tarip kedudukan hukumnya selaku para penggugat,” kata Syarifudin Rakib.

    Masih kata  Syarifudin, alasan ahli waris Bodin P Tarip mengajukan gugatan ke PN Surabaya dan menuntut agar 5 (lima) bidang tanahnya dahulu direkayasa oleh Slamet Mulyosari,  mantan lurah tahun 1990 sekaligus tergugat satu. 

    Dengan kompensasi sejumlah uang yang secara nyata dan jelas tertulis dalam Petok D No. 61 yang pernah dilegalisir oleh Kepala Kelurahan Indah Purwaningsih. S.Sos pada 3 Juli 2017. 

    “Saya ada bukti-bukti penerimaan uang yang diterima Slamet Mulyosari,”  tutur Syarifudin Rakib.

    Diungkapkan Syarifudin,  telah terjadi rekayasa, dibuktikan dengan adanya coretan-coretan pada Petok D No.61 Kelurahan Sambikerep (dahulu disebut Karangpilang) yang menyebutkan mutasi, namun faktanya dasar mutasi tersebut dibuat peralihan, dengan merubah 5 nomer persil,  yakni :

    Tanah Sawah : Persil No 170 S kelas II dimutasi ke Persil No 1484 dan Persil No 1485. Persil No 170 kelas II dimutasi ke Persil No 2138.

    Tanah Kering :Persil No 136 D kelas I dimutasi ke Persil No 2303. Persil No 138 D kelas II dimutasi ke Persil No 2138. 

    Total lahan seluas 77.810 M2 terletak di Dusun Kalijaran, Kelurahan Sambikerep, Kecamatan Sambikerep, Surabaya,  sekarang telah berdiri beberapa bangunan dan sekolah tadi.

     “Akibat dari rekayasa yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut, maka pada Persil-Persil yang dimutasi itulah yang diajukan sertifikat ke Badan Pertanahan Surabaya (BPN 1) dan telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No 1064 atas nama Citraland (turut tergugat I). SHGB No 1064 tersebut merupakan sertifikat induk, yang kemudian oleh Citraland diajukan pemecahan lagi untuk International Culture School (turut tergugat tiga),” tukas Syarifudin Rakib.

    Diungkapkannya, penggugat meminta apa yang menjadi haknya dikembalikan seperti semula.  

    "Kita pertanyakan peralihan kepemilikannya itu dasarnya apa ? Peralihan terjadi karena empat hal, yakni karena jual beli, hibah, waris dan risalah lelang. SOP yang berlaku di BPN. Sedangkan,  Citraland peralihannya dari surat peryataan, menyatakan pernyatan ada tanda tangan dari Bodin P Tarip (ayah 4 ahli waris). Sementara Bodin P Tarip itu buta aksara dan akan kami buktikan. Tidak bisa menulis. Kami duga (ada pemalsuan dokumen-red) ," tandas Syarifudin Rakib. (ded)

     

    • Blogger
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Syarifudin Rakib: "PT Citraland Akui SHGB No 1064 Terbit Berdasarkan Petok D No 61" Rating: 5 Reviewed By: Media Surabaya Rek
    Ke Atas