728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 14 September 2020

    Dalam Eksepsi, Dakwaan Jaksa Terhadap Riawan dan Chrisna Nur Batal Demi Hukum



        Tri Sandhi Wibisono SH MH (jas hitam)


    SIDOARJO (mediasurabayarek.com) -  Sidang lanjutan terdakwa Riawan SH MH (Kasubag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Trengggalek)  dan Chrisna Nur Setyawan dengan agenda eksepsi (bantahan) terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) digelar di ruang Candra Pengadilan Tipikor, Juanda, Senin (14/9/2020).


    Dalam eksepsinya, Penasehat Hukum (PH)   Tri Sandhi Wibisono SH MH didampingi Widia Ari Susanti SHI, MHI  menyatakan, pihaknya  mengajukan eksepsi terkait  surat dakwaan  Jaksa tidak jelas atau kabur ,  uraian perbuatan dakwaan primair dan subsidair  sama persis, unsur  delik  pasal  55 ayat (1) ke- 1 KUHP tidak diuraikan  secara lengkap, dan perhitungan  kerugian negara dalam surat dakwaan melanggar hukum.


    Uraian perbuatan pada dakwaan primair sama persis dengan uraian perbuatan pada dakwaan subsidair.  Sehingga sesuai ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP, dakwan dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum.

    Unsur delik pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tidak diuraikan secara lengkap, sehingga sesuai ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP, dakwan dalam perkara ini harus dinyatakan batal demi hukum.


    Dakwaan terdakwa Riawan dan Chrisna, terkait dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dalam kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri  (PN) Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan pemalsuan tanda tangan data perjanjian kerjasama antara Pengadilan Negeri (PN)  Trenggalek dengan Lembaga Bantuan  Hukum 'Rakyat' Trenggalek tentang penyediaan pemberi layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019-2019.

    "Terdakwa didakwa melakukan dugaan  korupsi anggaran di PN Ternaggaek dan anggaran bantuan hukum kerjasama dengan  Lembaga Bantuan Hukum Rakyat," ucapnya. 


    Dalam perkara Tindak Pidana Khusus Nomor Register Perkara : 52/PID.SUS/TPK/2020/PN.SBY, itu dakwaan terdakwa Riawan dan terdakwa Chrisna Nur Setyawan SH,  dalam dakwaan primair melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi.

    Sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


    Subsidair, melanggar pasal 3 jo pasal 18 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


    Untuk terdakwa Riawan juga didakwa  melanggar pasal 9 Undang Undang Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

    "Dengan eksepsi ini, kami  ingin meluruskan agar kaidah-kaidah  hukum diterapkan untuk pencapaian keadilan terwujud.  Banyak dakwaan yang tidak sesuai fakta. Adanya fakta- fakta yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya," ujar Tri Sandhi Wibisono SH MH.


    Mengenai nilai kerugian Rp 34 juta, hal itu disimpulkan  sendiri oleh JPU.  Padahal , ketika penetapan tersangka belum ada perhitungan kerugian negara.
    Dalam eksepsi,  setelah penetapan tersangka, setelah tiga bulan lamanya, baru ada perhitungan kerugian negara.

    "Ada putusan MA, bahwa penetapan tersangka itu harus ada perhitungan negara. Hal itu menjadi syarat mutlak. Ketika belum ada kerugian negara, hal itu sudah keluar dari kaidan hukum pidana.  Maka , penetapan tersangka harus dibatalkan, kerugian negara dianggap belum ada,"  tuturnya.

    Menurut  Tri Sandhi Wibisono SH MH , kerugian negara Rp 34 juta itu sebenarnya mengada- ada saja. 

     "Kita punya bukti buktinya. Bukan anggaran dalam perhitungan itu. Dari Rp 34 juta itu ada untuk belanja pengeluaran. Hal itu bisa kita pertanggungjawabkan, untuk apa saja dan bisa dipertanggungjawabkan.  Itu untuk kepentingan PN Trenggalek. Ada tanda tangan orang yang bertanggungjawab, Ketika Riawan mengeluarkan uang, ada pihak yang bertanggungjawab.  Ketika tidak ada tanda tangan yang bersangkutan, tidak bisa keluar.  Mekanismenya sudah benar," cetusnya.


    Dijelaskan Tri Sandhi Wibisono SH MH, ada beberapa tanda tangan dan uang itu sebagian untuk kepentingan kantor dan belanja. 

    "Semua ada tanda tangan lengkap, siapa yang mengunakan dan lainnya. Terdakwa bukan pihak yang berwenang mengeluarkan uang, hanya pelaksana saja. Untuk pencairan, ada pihak sendiri. Terdakwa tidak bisa dimintai pertanggungjawaban dalam perkara ini," tegasnya.


    PH  Tri Sandhi Wibisono SH MH didampingi Widia Ari Susanti SHI, MHI  menyatakan, dakwaan JPU terhadap  terdakwa Riawan SH MH dan Chrisna itu, sangat keberatan, dikarenakan tuduhan kepada terdakwa adalah tidak benar.


    Dalam eksepsi, dinyatakan bahwa s
    urat dakwaan Jaksa tidak jelas/kabur (obscuur libel). Bahwa surat dakwaan yang  ditujukan kepada terdakwa tanpa kecuali harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP.


    Dalam ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b dirumuskan bahwa surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan, dengan konsekuensi surat dakwaan batal demi hukum.


    Dalam surat dakwan JPU sekadar menyebutkan, bahwa atas perbuatan saksi Chrisna Nur Setyawan SH Bin Oentoro (Alm) selaku sekretaris dan kuaa pengguna anggaran merangkat pejabat pembuat komitmen dan terdakwa Riawan SH MH Bin Arianto (Alm) selaku Kasubah Umum dan Keuangan, negara dirugikan sebesar Rp 34.333.856. 

    Sebagaimana pendapat ahli dari BPKP  Perwakilan Provinsi Jatim, Melly Indra Putri SE MAK yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum dalam dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran dalam kegiatan pemeliharaan gedung dan bangunan pada Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019, dan pemalsuan tanda tangan data perjanjian kerjasama antara Pengadilan Negeri Trenggalek dengan Bantuan Lembaga Hukum Rakyat Trenggalek tentang penyediaan pemberi layanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Trenggalek Tahun Anggaran 2019-2019.


    Pada dasarnya  audit invesigasi oleh BPKP berdasarkan perspektif undang undang, bukan merupakan audit yang hasilnya dapat dijadikan dasar untuk mengungkap kasus korupsi. Tetapi lebih merupakan tindakan pengawasan bukan memeriksa internal pemerintahan yang bersifat perspektif, yaitu berupa laporan pertanggungjawaban kepada presiden.

    Artinya BPKP memperoleh kewenangan melalui delegasi presiden sebagai sistem internal pengendali pemerintah. BKPKP  sebagai pengawas internal memberikan peringatan dini ,sebelum adanya temuan BPK.

    Sehingga seharusnya BPKP kalaupun sampai pada tindak pidana korupsi , sebenarnya bukan merupakan upaya terakhir (ultimum remedium), setelah melalui proses tuntutan ganti rugi ataupun proses adminstrative internal lainnya.

    Berdasarkan ketentuan perundang undangan di atas, maka perhitungan kerugian negara dalam surat dakwaan JPU, harusdinyatakan melanggar hukum dan menurut hukum harus dibatalkan. 

    "Kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sela dalam perkara ini, dengan amar putusan menyatakan keberatan atau eksepsi terdakwa diterima untuk seluruhnya," Tri Sandhi Wibisono SH MH.


    Menyatakan surat dakwaan JPU No Reg Perkara PDS-01/TRGAL/07/2020 tanggal 13 Agustus 2020, batal demi hukum atau setidak tidaknya dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya dibatalkan.


    Menyatakan pemeriksaan perkara tidak dapat dilanjutkan dan membebankan biaya perkara kepada negara. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Haim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil -adilnya.


    Setelah mendengarkan eksepsi yang disampaikan PH Tri Sandhi Wibisono SH MH, Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana SH MHum memberikan kesempatan pada JPU untuk menanggapai eksepsi yang akan dilakukan Senin (21/9/2020) mendatang.  (ded)



    • Blogger
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Dalam Eksepsi, Dakwaan Jaksa Terhadap Riawan dan Chrisna Nur Batal Demi Hukum Rating: 5 Reviewed By: Media Surabaya Rek
    Ke Atas