728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 16 September 2020

    Butuh Komitmen Tinggi Dari Pejabat dan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19





    SURABAYA (mediasurabayarek.com) -  Untuk memutus rantai penyebaran covid-19, mutlak dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk menerapkan sanksi tegas bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan covid-19, tanpa pandang bulu lagi.  Peraturan dan sanksi harus ditegakkan oleh petugas di lapangan. 


    Selain itu, pejabat dan  masyarakat harus punya kepedulian yang tinggi untuk mentaati protokol kesehatan covid-19, sekalipun tidak ada petugas yang mengawasinya.  

    Demikian kesimpulan sejumlah pakar kesehatan dalam Webinar series 3 mengenai perilaku sehat pada adaptasi kebiasaan baru pandemi Covid-19 tatanan keluarga dan RT/RW, yang  digelar  Departemen Promosi Kesehatan dan Ilmi perilaku bekerjasama dengan Prodi S-3 Kesehatan Masyarakat  Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Airlangga via zoom meeting,  Rabu (16/9/2020). 


    Dalam pemaparannya, Dr Nur Alam Fajar S Sos. MKes (Universitas Sriwijaya, Palembang) menyatakan, bahwa pandemi Covid-19 belum berakhir dan dibutuhkan kerjasama semua pihak di masyarakat, mulai dari organisasi terkecil, yaitu kelurga, RT/RW menjadi garda terdepan dalam penerapan protokol kesehatan.

    "Problem pandemi Covid-19 ini jelas tidak bisa diselesaikan satu orang saja. Untuk mengatasinya, diperlukan keterlibatan dan kepedulian yang tinggi dari semua orang," ucapnya.


    Namun demikian, peranan pejabat pemerintahan menjadi sangat strategis, sebagai pelaku utama untuk mengajak seluruh lapisan masyarakat menanggulangi penyebaran covid-19.


    Misalnya, dalam adaptasi kebiasaan baru di kota Palembang yang orangnya sedikit agak berbeda dengan orang Surabaya. Prinsip orang Palembang tidak ingin diganggu dirinya dan keluarganya. 

    Dalam hal ini, perlunya edukasi yang berkesinambungan dari pejabat hingga masyarakat bawah. Pentingnya social support yang harus menyentuh masyarakat. 

    Pejabat  dituntut harus bisa menjadi contoh bagi masyarakat. Misalnya, di tempat kerja harus benar- benar menerapkan protokol kesehatan covid-19, dengan disiplin memakai masker dan menjaga jarak.

    Kalaupun sudah terbit Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Wali Kota (Perwali)  yang sudah berlaku satu bulan lamanya. Seharusnya peraturan segera diterapkan dan pemberian sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan covid, jika tidak pakai masker harus benar benar ditegakkan, tanpa pandang bulu. Bagi pelanggar dikenakan sanksi denda dan membayar sejumlah uang tertentu di tempat.

    "Begitu pula, ketika waktu sosialisasi oleh petugas memakai masker. Tetapi, setelahnya, justru pertugas tidak pakai masker. Kalau begini , petugas tidak bisa dijadikan contoh yang baik. Tak ubahnya, mimpi di siang bolong, jika penanggulangan covid-19 bisa berjalan dengan baik, seperti yang diharapkan," ujar Dr Nur Alam Fajar S Sos. MKes.

    Masalah covid-19, lanjut dia,  bukan hanya menyangkut masalah ekonomi, tetapi menyangkut kepedulian dari masyarakat itu sendiri. Perlu adanya kepedulian yang tinggi dari tatanan masyarakat paling kecil, dari keluarga, RT/RW dan kelurahan.

    "Bila ada Pergub atau Perwali, tidak boleh ada diskriminasi lagi. Komitmen yang tinggi untuk menerapkan sanksi bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan covis -19," tuturnya.  

    Mengingat penyebaran Covid-19 di Palembang terbilang tinggi, maka Pergub No 33 tahun 2020 harus segera diterapkan dengan sebaik-baiknya. Pergub sudah ada, namun belum diterapkan juga.  Pemerintah punya kewajiban untuk membuat masyarakat menjadi sehat.

    Dalam kesempatan itu, ada salah satu insan pers yang bertanya tentang pasangan calon (paslon) Wali Kota yang melakukan kampanye, apakah perlu dilarang ?

    Dr Nur Alam menjelaskan, orang orang yang di atas (paslon walikota/pejabat-red) seharusnya menjadi contoh untuk memerangi dan menanggungi penyebaran covid -19. 

    Ini mengingat, Rumah Sakit (RS) di Palembang sudah penuh dengan pasien yang menderita corona (covid-19)

    Sementara itu, Dr M Bagus Qomaruddin , Drs, MSc (Universitas Airlangga, Surabaya) sependapat akan pentingnya penegakan hukum untuk memutus rantai penyebaran covid-19.

    "Perlunya enforcement (penegakan hukum), tetapai bersifat mendidik bagi masyarakat," cetusnya.

    Ditambahkan Dr Rachmad Hargono dr, MS , MPH (Yayasan Pengembangan Intensif Kesehatan Masyarakat, Surabaya ), perlunya mengurangi stigma masyarakat terhadap penderita covid-19.


    "Kita akan tanggulangi stigma masyarakat berkaitan dengan covid-19," tegasnya.

    Di tempat yang sama, Dr Hudoyo mengatakan, pentingnya leadership dari pemerintah untuk menanggulangi wabah pandemi covid-19. Seharusnya ada sanksi tegas sejak awal, jikalau ada yang melanggar protokol kesehatan. Jika ada masyarakat yang tidak mengenakan masker, harus ada sanksi tegas (berupa denda-red).

    Sekarang ini sudah masuk darurat kesehatan. Meskipun diterapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) terbilang tidak mudah diberlakukan  di sentra-sentra bisnis maupun pasar tradisional di Surabaya.

    Contoh konkretnya, Pasar Keputran, Surabaya ,  yang diterapkan PSBB terlihat hasilnya tidak maksimal sebelumnya. Angka penderita corona masih tinggi, kendati pergerakan manusia dibatasi dan diwajibkan menggunakan masker dan menjaga jarak 1 meter.

    "Meskipun Surabaya tidak menerapkan PSBB lagi, namun pergerakan manusia tetap diketati. Tak bisa dipungkiri, berdampak langsung pada perekonomian ," ucapnya. (ded)

    • Blogger
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Butuh Komitmen Tinggi Dari Pejabat dan Masyarakat Untuk Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19 Rating: 5 Reviewed By: Media Surabaya Rek
    Ke Atas