728x90 AdSpace

  • Latest News

    Sabtu, 25 Juli 2020

    PH Heber Sihombing SH : "Tanpa Ada intervensi, Sanggahan Itu Harus Gugur. Ada Regulasi Tidak Boleh Rangkap Personil".




        Heber Sihombing  SH





    SURABAYA (mediasurabayarek.com) -  Pemeriksaan  7 (tujuh) saksi  masih menjadi agenda sidang lanjutan   tiga terdakwa, yakni Kepala Dinas PU BMSDA Sunarti Setyaningsih, Kabid Bina Marga Dinas PU BMSDA Judi Tetrahastoto dan Kabag ULP Sanadjihitu Sangadji--yang tersandung  dugaan suap pembangunan  proyek di Sidoarjo--  digelar di ruang Candra Pengadilan Tipikor, Juanda, Sidoarjo,  Senin (20/7/2020).


    Ketujuh saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK adalah Eka Wibowo (komisaris PT  Gentayu Cakra Wibowo), Denny Indra Lesmana, Didik Wasisto, Sudarsono, Morris Dwi Syahputra, Syahrir Rejo, dan Ahmad Aslihin.


    Dalam keterangannya, saksi  Eka Wibowo (komisaris PT  Gentayu Cakra Wibowo) menerangkan, pihaknya menguasai saham perusahaan sebesar 70 persen dan perusahaan itu berdiri sejak tahun 2010 lalu.

    "Saya mendapatkan pekerjaan di Pemkab Sidoarjo di bidang konstruksi. Saya mengikuti lelang proyek Pasar Porong, peningkatan jalan Candi-Prasung, dan gedung parkir RS Sidoarjo. Mengikuti lelang proyek lewat Pokja via sistem online," ujarnya.

    Untuk proyek Candi-Prasung digugurkan. Dan hanya menang lelang proyek  gedung parkir RS Sidoarjo. 

    "Untuk proyek peninggian jalan Candi-Prasung yang menang lelang adalah Ibnu Gofur (PT Kharisma).  Saya sanggah, katanya tidak melamporkan personil yang ada.  Saya sanggah secara online dan ditindaklanjuti Pokja dan PPK," ucapnya.

    Bahkan, Eka Wibowo  sempat ketemu Bayu di Happy Puppy dan menanyakan kenapa digugurkan. "Saya tidak pernah menghubungi Pak Judi maupun Sangaji," katanya.

    Dijelaskannya, dia pernah diundang Judi  di Kantor Dinas PU soal sanggahan itu. Bahkan, Eka Wibowo sempat meminta  tender diulang lagi, tetapi ditolak. "Saya nggak terima kalah dalam lelang proyek itu. Untuk Candi Prasung, saya berada di peringkat nomor 1 dan Gofur nomor 2.

    Eka Wibowo membantah, bahwa dia tidak pernah menyiapkan uang Rp 500 juta untk proyek dan sanggahannya. 

    Akhirnya, tetapkan yang menang lelang proyek Candi-Prasung adalah PT Bina Kharisma. Eka Wibowo diundang Ibnu Gofur di kantor PU Bina Margea di depan ruangan Judi. Gofur bilang  tidak usaha sanggahannya dilanjutkan, nanti akan diadakan kerjasama.

    "Saya dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan 30 persen (pembagian pekerjaan panjang jalan-red). Akan tetapi, sampai sekarang ini pekerjaan nggak dapat seperti yang dijanjikan," tuturnya.

    Giliran Penasehat Hukum (PH) ketiga terdakwa,  Heber Sihombing  SH bertanya pada Eka Wibowo, apakah  sanggapan sempat diterima, tetapi ditolak?

    "Saya sepakat dengan Gofur untuk tidak meneruskan sanggahan. Itu bukan karena Judi. Sangaji juga tidak ikut kesepakatan antara Eka Wibowo dan Gofur. Sunarti juga tidak  mempengaruhi. Saksi Eka Wibowo tidak pernah menjanjikan sesuatu pada Sunarti, Sangaji dan Judi pada  proyek proyek lainnya," kata Eka Wibowo.

    Sementara itu, saksi  Denny Indra Lesmana (staf Unit Layanan Pengadaan/ULP & Pokja)  mengatakan,  untuk pelelangan peningkatan jalan Candi-Prasung itu, yang memasukkan  penawaran adalah PT Cahaya, PT Suramadu, PT Gentayu dan PT Kharisma.

    Namun, pemenang lelangnya dalah PT Kharisma, kendati berada di peringkat nomor 3. Sebab, hasil evaluasi menyebutkan bahwa PT Gentayu dan PT Suramadu dianggal gagal secara teknis.

    PT Gentayu digugurkan, karena dianggap personelnya sama. "Pojka sendiri tidak tahu antara PT Gentayu dan Gofur ada kesepakatan. Sehingga sanggah banding tidak dilakukan," cetus Denny Indra. 

    Setelah pemeriksaan saksi saksi dirasakan cukup, Hakim Ketua Cokorda Gede Arthana menegaskan, bahwa sidang akan dilanjutkan Senin (27/7/2020) dengan agenda masih pemeriksaan saksi lainnya.

    "Baiklah, sidang ditutup dan akan dilanjutkan pada Senin depan," katanya seraya mengetukkan palunya sebagai pertanda sidang berakhir.


    Sehabis sidang, PH Heber Sihombing SH menegaskan,  jaksa berusaha menunjukan pola bahwa sanggahan ditolak karena ada sesuatu. Padahal, tanpa ada sesuatu sanggahan itu harus ditolak, karena  ada regulasi yang tidak memperbolehkan  rangkap personil.

    "Tanpa ada intervensi, sanggahan itu memang harus gugur. Buktinya, Gagah tidak ajukan banding juga.  Katanya  Gagah, ada permintaan LSM atau wartawan itu, di luar perkara ini," ungkapnya.


    Dijelaskan PH Heber Sihombing SH, bahwa Judi, Sangaji dan Sunarti tidak pernah melakukan intervensi dan semuanya sesuai prosedur. (ded)








    • Blogger
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: PH Heber Sihombing SH : "Tanpa Ada intervensi, Sanggahan Itu Harus Gugur. Ada Regulasi Tidak Boleh Rangkap Personil". Rating: 5 Reviewed By: Media Surabaya Rek
    Ke Atas