728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 17 Juli 2020

    BPKP Jatim Tidak Bisa Jelaskan Tentang Kerugian Negara Secara Ditel



        Christie Jacobus SH



    SURABAYA (mediasurabayarek.com) -  Tiga (3) saksi ahli dihadirkan sekaligus oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang lanjutan 4 (empat) terdakwa ( Anas Ma’ruf-- mantan Kepala Disperindag Jember--,  Edi Shandy Abdur Rahman SE-- pelaksana pekerjaan fisik Pasar Manggisan--, Irawan Sugeng Widodo alias Dodik dan M Fariz Nurhidayat --selaku pelaksana pekerjaan perencanaan dan pengawasan Pasar Manggisan), yang tersandung  perkara  dugaan korupsi pembangunan Pasar Manggisan di Kecamatan Tanggul ,  Jember , digelar di ruang Candra Pengadilan Tipikor,  Juanda, Selasa (14/7/2020).


    Kali ini,  3 (tiga)  saksi ahli yang dihadirkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Jember adalah  Dra Fadliyah (Ketua Tim BPKP Jatim), Drs Agus Yusuf Msi dari Universitas Gajah Mada (UGM), dan I Ahsanuddin MT.


    Dalam keterangannya, Dra Fadliyah (Ketua Tim Pengawas Keuangan BPKP Jatim) menyatakan, hasil  audit BPKP Jatim  ditemukan bahwa konsultan perencana tidak dilakukan oleh orang dalam kontrak. 

    Nilai kontraknya sebesar Rp 98 juta, yang dikeluarkan Rp 22 juta. Jadi, kerugian negara sebesar Rp 77 juta.

    Diketahui , Faris yang menyetor dan menerima uang atas nama PT Menara Cipta Graha dan CV Multi Desain. 

    "Kami sudah klarifikasi ke Fariz dan ternyata pinjam nama kedua perusahaan tersebut. Selain itu, Faris juga melakukan penawaran dan pelaksana Pasar Manggisan," ucapnya. 

    Bahkan, Fariz disebut- sebut sebagai karyawan dari Irawan Sugeng Widodo, Dirut PT Maxi Engineering Solusi. 

    Ketika giliran Penasehat Hukum (PH) Irawan Sugeng Widodo alias Dodik , yakni  Christie Jacobus SH bertanya kepada Dra Fadliyah mengenai apakah ada pernyataan dari Irawan , terkait Fariz adalah karyawannya atau bukan.

    "Fariz hanyalah staf freelance," jawab Dra Fadliyah.

    Lebih lanjut, PH Christie Jacobus SH bertanya kembali pada Fadliyah, apakah ada investigasi terhadap Fariz. Ternyata, Fadliyah tidak melakukan  investigasi atas Fariz.

    "Seharusnya ditanyakan mana surat yang menyatakan bahwa  Fariz adalah karyawan. Tidak ada kontrak kerjanya," kata PH Christie.

    Namun begitu, lanjut  Dra Fadliyah, dalam BAP  yang menyetor adalah Fariz  dengan atas nama PT Menara  dan CV Multi Desain, bukan PT Maxi Engenineering Solusi.

    Lagi-lagi, PH Christie Jacobus SH  bertanya perihal kerugian negara atas uang yang diterima oleh Fariz, Irawan dan Anas Ma'ruf serta lainnya.

    Namun, pertanyaan tersebut tidak bisa dijawab oleh Dra Fadliyah dengan jelas.

     "Kami tidak mempunyai data tentang hal itu. Kami hanya hitung berapa dana yang dikucurkan Pemda untuk kegiatan proyek," cetusnya.


    Mendengar jawaban ini, PH Christie Jacobus SH  tidak mengejar Fadliyah dengan pertanyaan lainnya. "Kalau saudara ahli tidak bisa menjelaskan, nggak apa-apa," ungkapnya. 


    Sehabis sidang, Penasehat Hukum (PH) Irawan Sugeng Widodo alias Dodik , yakni  Christie Jacobus SH mengatakan , uang Rp 3 miliar itu masuk ke rekening siapa saja, tidak ada kejelasannya. 

    Yang hadir kali ini adalah BPKP, yang ahli mengaudit dugaan kerugian negara , tetapi tidak bisa menjawab mengenai kerugian uang Rp 3 miliar itu, secara ditel  dan terperinci. 

    "Yang diaudit BPKP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) itu sudah jelas. Namun, mengenai Rp 3 miliar itu, BPKP   tidak bisa menjawab dengan detil. Begitu pula, yang diaudit untuk perencanaan sekian juta. Di situ ada,  DID (produk gambar) itu bagian dari pekerjaan perencanaan. Bagaimana ahli yang audit kerugian nengara, tidak ditel bahwa  ada DID di situ. Tolong tanya ke arsitek," tukas PH Christie Jacobus SH.

    Dijelaskannya, mengenai berapa yang dinikmati, itu tidak terkonfirmasi. Berapa yang menikmati dan siapa yang menikmati itu tidak muncul tadi di persidangan. 

    Christie Jacobus SH masih mempertimbangkan akan hadirkan saksi ade-charge (meringankan), karena komunikasi dengan terdakwa Irawan masih sangat terbatas karena pandemi covid-19  ini.

    "Akan disikusikan lagi dalam Lapas dengan klien kami," tandasnya.  (ded)







    • Blogger
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: BPKP Jatim Tidak Bisa Jelaskan Tentang Kerugian Negara Secara Ditel Rating: 5 Reviewed By: Media Surabaya Rek
    Ke Atas