728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 13 Mei 2020

    Pemohon Merasa 'Dijegal', Putusan Praperadilan Tahap I dan II Gugur



        Ing.Ir. Vidi Galenso  Syarief SH MH (masker merah)



        Vidi Galenso  Syarief SH MH

    SURABAYA (mediasurabayarek.com) - Sidang putusan  praperadilan  atas nama pemohon , yakni Kamal Tarachand   dan Kamini Kamal Mirchandani melawan  Polda Jatim dan Kejati Jatim (termohon) , digelar di ruang  Candra Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Rabu (13/5/2020).


    Dalam amar putusan praperadilan tahap  I (satu) yang dibacakan oleh Hakim tunggal Martin Ginting  SH MHum, menyatakan  permohonan praperadilan pemohon gugur dan dibebankan biaya nihil.

    "Mengadili permohonan praperadilan pemohon gugur dan dibebankan biaya nihil. Ini karena telah masuk persidangan pokok perkara pertama yang disidangkan  Senin (11/5/2020) lalu  di PN Surabaya," ucapnya.

    Menurut Martin Ginting SH MHum, pada sidang sebelumnya termohon sudah mengajukan  jawaban masing-masing. Dan pemohon telah mengajukan bukti surat dan termohon juga mengajukan bukti surat pula dan dibubuhi materai secukupnya.

    Dalam permohonan praperadilan  pemohon  menyatakan bahwa surat perintah  penangkapan dan penahanan termohon tidak sah. Begitu pula  dengan perpanjangan penahanan juga dinilai pemohon tidak sah. 

    "Namun demikian, perkara praperadilan pemohon harus  dinyatakan gugur.  Ini mengingat telah masuk persidangan pokok perkara pertama yang disidangkan  Senin (11/5/2020)  lalu di PN Surabaya,"  kata Hakim Martin Ginting SH.

    Sedangkan putusan praperadilan tahap II (dua) yang dibacakan oleh Hakim tunggal Johanis SH MHum di ruang Garuda 2 PN Surabaya, mengatakan, mengadili permohonan praperadilan pemohon gugur dan dibebani biaya nihil.

    "Mengadili permohonan praperadilan pemohon gugur dan dibebani biaya nihil. Ini karena  sudah masuk sidang pokok perkara pertama," ucap Hakim Johanis SH MHum.

    Sehabis sidang ,  Ing.Ir. Vidi Galenso  Syarief SH MH  , selaku   kuasa hukum pemohon Bos MeMiles mengungkapkan, putusan praperadilan pemohon tahap I dan II dinyatakan gugur.


    Jadi bukan kalah, tetapi gugur. Kalau sidang berjalan  dengan adil dan tidak digugurkan dalil dalil pemohon bisa dipatahkan dalik dalik termohon. Turut termohon tidak  terlalu berperan dan  fungsinya hanya kalau ada putusan , dia patuh putusan hakim atau pengadilan. Tetapi, terlihat, justru  mendukung penolakan. 

    " Ada salah fokus. Soal gugur dan tidak gugur itu masalah lain. Apakah  permohonan valid dan benar adanya. Hukum harus ditegakkan," ujar  Vidi Galenso  Syarief SH MH 




    Dipaparkannya, dalil dalil  permohonan  tidak dibantah dan seharusnya  dijawab.  Alasan ditolak mengada-ada dan aneh. Pada praperadilan tahap I  ada pernyatakn penyidikan dan penyelidikan. Padahal, substansi praperadilan tahap II berbicara SPDP dan penyitaan.

    Menurut , secara guyonan dan agak sarkasme, bahwa otak dikalahkan dengkul. Ini adalah sliding tackle, jatuh, gugur, dijegal pakai kaki. Otak dikalahkan pakai kaki. 

    "Mustinya dalil dalik seharusnya  dijawab dalil dalil dan dipatahkan dengan bukti surat dan saksi. Bukan hanya ditolak, apalagi digugurkan.  Pada praperadilan tahap II gugur, karena sudah dibacakan dakwaan. Lho itu informasi saja.  
    Itu bukan bukti surat dalam persidangan," cetusnya. 


    Dijelaskan Vidi Galenso Syarief SH MH, pihaknya bikin print-out SIPP di sekretariat pada 11 Mei 20202 adalah sidang pertama. Tetapi tidak ada tulisan pembacaan  dakwaan. 

    "Pada sidang pertama sudah pasti dilakukan pembacaan dakwaan ? Belum tentu, bisa ditunda. Karena terdakwa sakit, lawyer tidak hadir atau perbaikan dakwaan.  Saya minta mana bukti bahwa SIPP itu merupakan bukti surat pada 11 Mei 2020 bahwa dakwaan dibaca. Termohon tidak hadir dan dengar dari orang lain,"  ungkapnya. 


    Di sini, lanjut Vidi Galenso Syarief SH MH, telah  terjadi cacat formil. Cacat formil  ini akan diabwa ke sidang pokok perkara nantinya. "Kalau sampai diketahui ahli hukum atau institusi hukum lainnya, akan menjadi preseden buruk,"  tukasnya.

    Bagaimana dengan penyitaan ? "Kita belum tahu soal penyitaan. Akan diketahui dari pemeriksaan alat bukti dan saksi , baru ketahuan. Namun, sudah ada berita acara penyitaan.  Melanggar hukum atau tidak," tandasnya.

    Diungkapkan Vidi Galenso  Syarief SH MH . para  praperadilan tahap  II itu  gugur berdasarkan SIPP.  

    "Kita melakukan print-out hari Senin 11 Mei 2020 adalah sidang pertama. Sidang pertama belum tentu pembacaan dakwaan.
    Kalau menerti hukum bisa  ditunda, karena terdakwa sakit dan tidak bisa ikut persidangan, tidak didampingi lawyer, karena ancaman di atas 5 tajun. Ini jadi  fakta persidangan," katanya. 


    Dalam kesempatan itu, Vidi Galenso  Syarief SH MH  menegaskan, bahwa  putusan praperadilan tahap II diputus hakim,  tanpa ada pemeriksaan saksi, tanpa pembuktian maupun kesimpulan. Alasannya,  telah dilakukan pembacaan dakwaan yang tidak ada bukti suratnya. 

    "Alasannya sudah ada SIPP, yakni pengetahuan umum. ''Kami melakukan print- out jam 11.00  tertanggal 11 Mei 2020 adalah  sidang pertama dan  tidak menyatakan  pembacaan dakwaan," katanya.


    Padahal sidang pertama itu tidak selalu identik dengan pembacaan dakwaan. Bisa ditunda dengan berbagai  alasan sakit , tidak mengikuti persidangan, tidak ada lawyer yang mendampingi terdakwa di persidangan.  

    Hal itu  adalah informasi dari luar dan semuanya harus masuk akte bukti dalam persidangan.

    "Putusan praperadilan II ini,  juga dijegal, sama dengan praperdilan I. Untuk praperadilan I nomor 11 dan kedua nomor 13. Dari prosesnya, kelihatan adanya keberpihakan hakim dan ketidakadilan.  (Anehnya-red) dalil dari  termohon langsung dipercaya dan tidak ada bukti.  Kendati bukti formil kita diterima,  tetapi kenapa kok tidak dipertimbangkan?," katanya. (ded)





    • Blogger
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Pemohon Merasa 'Dijegal', Putusan Praperadilan Tahap I dan II Gugur Rating: 5 Reviewed By: Media Surabaya Rek
    Ke Atas