728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 23 Oktober 2019

    Divonis 6 Bulan Tapi Tak Ditahan, Oey Juliawati Langsung Banding






    SURABAYA (mediasurabayarek.com) -  Tibalah majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya menjatuhkan vonis atas terdakwa  Oey Juliawati Wijaya , yang tersandung kasus pemberitahuan palsu , yang divonis 6 bulan, tetapi tidak ditahan. 


    Dalam amar putusannya, Hakim Ketua Maxi Sigarlaki SH menilai , Oey Juliawati bersalah karena memberikan keterangan palsu sesuai Pasal 220 KUHP dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Jatim, Sabetania Paembonan.

    “Mengadili  terdakwa Oey Juliawati terbukti bersalah sebagaimana dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dan menjatuhkan pidana selama 6 bulan,” ucap ketua majelis hakim Maxi Sigarlaki di ruang  Cakra PN Surabaya , Rabu (23/10/2019).


    Menurut hakim Max, adapun hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mengakui kesalahannya. 


    “Adapun  hal-hal yang meringankan adalah  terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum,”  cetus  Maxi.


    Usai sidang, pengacara Oey Juliawati menolak memberikan pendapatnya atas hukuman 6 bulan yang diterima oleh kliennya. 

    Hukuman ini lebih ringan, mengingat JPU Sabethania SH menuntut terdakwa Oey Juliawati dengan hukuman selama 1 tahun penjara, karena dinilai terbukkti melanggar pasal 220 KUHP.

    “Maaf mas, saya tidak mau berkomentar , karena saya hanya pengacara pengganti,”  ungkapnya. 

    Dan sebaliknya,  sikap berbeda ditunjukkan terdakwa Oey Juliawati dengan langsung keluar dari ruangan sidang sambil menoleh melihat  Meliyana selaku korban, ketika hadir di persidangan.

    Sebagaimana diketahui, kasus Oey Juliawati Wijaya bermula saat Meliyana membuat pengaduan palsu ke Polrestabes Surabaya setelah perkaranya nomor 2570/Pid.B/2016/PN SBY diputus onslag oleh hakim.


    Dalam sidang pledoi, kuasa hukum terdakwa Oey Juliawati Wijaya, Maliki SH menyatakan,  surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menguraikan dari 4 dakwaan alternatif, yakni dakwaan pertama melanggar pasal 317 ayat (1) KUHP, atau dakwaan kedua melanggar pasal 311 ayat (1) KUHP dan dakwaan ketiga melanggar pasal 220 KUHP. 

    Atau dakwaan keempat melanggar pasal 310 ayat (1) KUHP dan JPU hanya menuntut pada dakwaan ketiga melanggar asal 220 KUHP.


    Atas ketiga dakwaan alternatif tersebut, penasehat hukum terdakwa setuju dengan pendapat JPU, apabila ketiga dakwan tersebut tidak terbukti. Ini karena dari seluruh keterangan saksi fakta dan juga terdakwa, tidak adanya unsur yang memenuhi kualifikasi dari dakwaan pertama atau dakwaan kedua atau dakwaan keempat.


    Hal ini didukung dengan keterangan ahli Bambang Suheriyadi SH M Hum, dalam BAP tanggal 17 Nopember 2017 dan 8 Desember 2017 yang menyatakan atas perbuatan terdakwa tidak dapat dikenakan pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP dan pasal 317 KUHP.

    JPU menuntut terdakwa hanya pada dakwaan ketiga dengan dugaan melanggar pasal 220 KUHP. Akan tetapi sekali lagi penasehat hukum terdakwa tidak setuju dengan surat tuntutan JPU tersebut.

    "Faktanya, atas keseluruhan dakwaan JPU yang alternatif dakwaan pertama atau dakwaan kedua atau dakwaan ketiga atau dakwaan keempat atas semuanya adalah tidak secara sah dan meyakinkan terbukti pada perbuatan terdakwa," ujar Maliki SH MH. 

    Dalam pasal 220 KUHP mengandung unsur sebagai berikut barang siapa memberitahukan atau mengadukan bahwa ada terjadi sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang ia tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya tidak ada.



    Apalagi, fakta hukumnya adalah perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap No : 2570/Pid.B/2016 sebagian amarnya adalah menyatakan terdakwa Meliyana SE terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan , tetapi bukan merupakan tindak pidana. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

    Jadi, saksi Meliyana tidak diputus bebas dari segala dakwaan JPU akan tetapi onslag yag dilepaskan dari segala tuntutan JPU.

    Bahwa saksi-saksi juga menerangkan kalau saksi Meliyana juga pernah ditahan pada perkara pidana yang telah berkekuatan hukum tetap No 2570/Pid.B/2016/PN, Sby. Hal ini juga dibenarkan oleh terdakwa.

    "Adanya yurisprudensi No ; 1238 K/Pid/2013 tanggal 18 Desemeber 2013 yang memutus babas terdakwa dengan pertimbangan, bahwa terdakwa memiliki hak asasi untuk mendapatkan perlindungan hukum dan memperoleh keadilan dengan melaporkan kepada penegak hukum dan melaporkan dugaan tindak pidana pada aparat yang berwenang adalah bukan merupakan tindak pidana," kata Maliki SH MH. (ded)


    • Blogger
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Divonis 6 Bulan Tapi Tak Ditahan, Oey Juliawati Langsung Banding Rating: 5 Reviewed By: Media Surabaya Rek
    Ke Atas