728x90 AdSpace

  • Latest News

    Rabu, 02 Oktober 2019

    Dua Terdakwa Tak Lagi Kenakan Rompi Tahanan, Siap Hadirkan Saksi Meringankan







    SURABAYA (mediasurabayarek.com) - Paska penangguhan penahanan , terdakwa Sjoekoer Djojo dan Yusuf Moeljono Djojo tidak lagi mengenakan rompi tahanan ketika mengikuti sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli di ruang Garuda 1 Pengadilan Negeri (PN)Surabaya, Rabu (25/9/2019).

    Kedua saksi ahli dari Universitas Airlangga (Unair) yakni  Faisal dan Sapta dibacakan kesaksiannya oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Ali Prakoso SH di persidangan.


    Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua Dwi Purwadi SH MH menyatakan, setelah pembacaan keterangan saksi ahli pidana yang dibacakan oleh JPU. Maka pada sidang selanjutnya akan dihadirkan dua (2) saksi meringankan dan saksi ahli pada Kamis (3/10/2019).


    "Pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi meringankan, sekaligus saksi ahli dari terdakwa," ucapnya.


    Sehabis sidang, kuasa hukum kedua terdakwa, Dadang Risdianto SH mengatakan, pihaknya menerima atas keterangan saksi ahli yang dibacakan oleh JPU dan tidak bisa dihadirkan di persidangan.

    "Mau gimana lagi, kedua saksi ahli telah dua kali dipanggil dan tidak bisa datang. Kali ini keterangannya dibacakan JPU dan mereka sudah disumpah juga," katanya.


    Menurut Dadang, terdakwa tidak bersalah karena penggunaan penetapan dalam gugatan perlawanan hanya menceritakan kronologis dan itu yang dijerat dan didakwa Jaksa melanggar pasal 266 KUHP. 

    "Itu perkara perdata dan bukan pidana. Pekan depan, kami akan mengajukan saksi meringankan," cetus Dadang Risianto SH. 

    Perkara ini berawal pada 23 Nopember 2018, ketika saksi Ojong Parintis Manopo, selaku Direktur PT Bina Mobira Ray menerima relaas panggilan sidang kepada terlawan 1 dari PN Surabaya kelas 1 A Khusus, sehubungan dengan adanya perkara perdata Nomor : 1093/Pdt. BTH/2018/PN Sby, perihal gugatan perlawanan eksekusi terhadap permohonan eksekusi perkara Nomor 72/EKS/2018/PN.SBY jo Nomor : 258/Pdt.G/2018/PN.SBY yang diajukan oleh terdakwa 1.

    Bahwa dalam gugatan perlawanan eksekusi tersebut, terdakwa 1 bersama sama dengan terdakwa II menyatakan sebagai curator/wali pengampu Fadjar Sugito, berdasarkan penetapan yang dikeluarkan PN Surabaya tanggal 20 September 1993, Nomor 1580/Pdt,P/1993/PN.Sby, Perbal sumpah BHP tertanggal 14 Oktober 1993, No W.10C.SBA.HT-1188/17/CUR/11/93, yang telah dimasukkan dan diumumkan ke dalam berita Negara RI pada hari Selasa, 8 Februari 1994.

    Sepakat melakukan jual beli bangunan bangunan yang berdiri di atas ha katas tanahnya masing masing seluas 502 M2 yang terletak di Jl Keputran No 20-22 Surabaya.

    Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 303, dengan surat ukur Nomor 430/1939 dan bangunan yang berdiri di atas ha katas tanahanya seluas 6.560 m2 yang terletak di Jl Urip Sumoharjo No 35-37 tembus ke Jl Keputran No 20-22 Surabaya, sertifikat hak guna bangunan No 303 dengan surat ukur No 34/1886dan jual beli yang dilakukan kedua belah pihak tersebut di atas telah pula mendapatkan kepastian hukum yaitu dengan telah diputusnya gugatan perkar perdata di PN Surabaya pengsahan akta jual beli di bawah Register Nomor 986/Pdt.G.2018/Pn.Sby pada 27 Mei 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.



    Bahwa akta otentik berupa penetapan PN Surabaya No 1580/Pdt.P/1993/PN.SBY tanggal 20 September 1993 yang digunakan dalam dalil-dalil gugatan perlawanan eksekusi oleh terdakwa I dan terdakwa II yang seolah-olah isinya adalah benar dan tidak palsu tersebut, padahal telah diketahui terdakwa I dan II sebelumnya, dinyatakan batal demi hukum dan atau setidak tidaknya menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku dan mengikat berikut segala konsekwensi yuridis yang telah terjadi, terhitung sejak tanggal 20 September 1993 berikut segala konsekuensi hukum yang terjadi melalui putusan PN Surabaya Nomor 583/Pdt.G/1996/PN.SBy tanggal 24 Desember 2996 yang dikuatkan oleh putusan PT Surabaya Nomor 859/Pdt/1997/PT Sby tanggal 8 Juli 1998, Putusan MA RI No; 1104K/Pdt/1999 tanggal 11 Mei 2001 dan putusan MA RI No : 413PK/Pdt/2011 tanggal 24 Oktober 2011.

    Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II yang telah menggunakan akta otentik berupa penetapan PN Surabyaa No : 1580/Pdt.P/1993/PN.SBY tanggal 20 September 1993 yang isinya tidak benar karena telah dinyatakan batal demi hukum dalam dalil dalil perkara perdata No : 1093/Pdt.BTH/2018/PN SBY, perihal gugatan perlawanan eksekusi terhadap permohonan eksekusi perkara No: 72/EKS/2018/PN.SBY jo No : 258/Pdt,G/2018/PN SBY menimbulkan kerugian materiil bagi PT Bina Mobira Raya , karena tidak dapat melanjutkan dan melakukan pembangunan proyek usaha di lokasi yang dilakukan gugatan perlawanan eksekusi oleh terdakwa I dan terdakwa II kurang lebih Rp 5 miliar, serta menimbulkan kerugian immateriil karena PT Bina Mobira Raya tidak lagi dipercaya oleh klien atau partner untuk menindaklanjuti pekerjaan dan berpotensi kehilangan pekerjaan. Sehingga saksi Ojong Parintis Manopo, selaku Direktur PT Bina Mobira Raya melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

    Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II melanggar pasal 266 ayat (2) KUHP jo pasal 55 (1)ke 1 KUHP. (ded)


    • Blogger
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Dua Terdakwa Tak Lagi Kenakan Rompi Tahanan, Siap Hadirkan Saksi Meringankan Rating: 5 Reviewed By: Media Surabaya Rek
    Ke Atas