728x90 AdSpace

  • Latest News

    Selasa, 10 September 2019

    Tak Ada Pencurian Listrik, Perusahaan Selalu Bayar Di Atas Rp 160 Juta Per Bulan








    SURABAYA (mediasurabayarek.com) -  Sidang lanjutan  dugaan pencurian listrik PLN yang dianggap merugikan PLN  Rp 13,8 miliar, dengan terdakwa korporasi PT Cahaya Indo Persada (pabrik sendok, gardu dan pisau), kini memasuki babak pemeriksaan saksi ahli, Suparto dari Universitas Brawijaya yang digelar di ruang Garuda 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Selasa (10/9/2019).


    Dalam keterangannya, saksi ahli Suparto hanya menerangkan, bahwa  Automatic Meter Reading (AMR) adalah peralatan untuk memudahkan PLN memantau penggunaan listrik bagi pelanggan besar.  

    Namun demikian,  tidak semua KWH meter yang dipasang di rumah maupun pabrik  menggunakan AMR.  KWH meter secara otomatis  bisa mengukur penggunaan beban listrik dari pelanggan setiap saat. 


    AMR adalah salah satu solusi untuk bidang elektronika dalam melakukan pembacaan dan pemakaian energi listrik. Atau  AMR merupakan aplikasi  yang digunakan untuk pengendalian dan pemantauan tenaga listrik pada pelanggan.

    "Data tercatat di KWH meter dan modem mengirimkan data tersebut pada PLN," ucap Suparto.

    Diakuinya, bahwa dia pernah dimintai tolong pihak PLN  untuk menangani kasus P2TL di Malang. 

    Dalam sidang  yang dipimpin hakim ketua, Anne Rusiana SH MH mengatakan, sidang selanjutnya adalah agenda pemeriksaan terdakwa (korporasi) pada Selasa (17/9/2019) mendatang.


    "Pekan depan, akan kami lanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa ," kata hakim ketua Anne Rusiana SH.

    Sehabis sidang, Kuasa hukum terdakwa, Rudolf   Ferdinand  Purba SH didampingi Yacob SH mengatakan, saksi ahli menerangkan soal AMR adalah data yang digunakan  PLN untuk mencatat data penggunaan beban listrik pelanggan.ban

    "AMR yang mengetahui apakah klien kami bersalah atau tidak," ucap Rudolf   Ferdinand  Purba SH dan  Yacob SH , yang didampingi Michael, Direktur PT Cahaya Indo Persada (pabrik sendok, gardu dan pisau).


    Data yang tercatat di AMR dikirim via modem, sebagaimana saksi ahli yang lainnya sampaikan di persidangan. Akan tetapi,  AMR bukan perangkat utama  KWH meter, namun merupakan perangkat  tambahan. 

    "AMR rusak sejak awal. Data AMR mulai mendekati pemakaian 0 sejak bulan Jun. Tetapi petugas  PLN datang pada Oktober. Ada 2 data di KWH meter dan AMR itu," kata Rudolf Ferdinand SH dengan penuh keheranan.

    Intinya, menurut Rudolf, tidak mungkin AMR mendekati nol (0). "Jadi, perusahaan tidak mungkin nol. Kalau mendekati angka nol itu, artinya perusahaan hanya bayar biaya beban Rp  59 juta. Faktanya, kami  bayar Rp 160 juta samapai Rp 190 juta per bulan," cetusnya.

    Dijelaskan Rudolf, Yacob dan Michael, bahwa pemakaian listrik perusahaan normal saja. "Kami tidak pernah bayar di bawah Rp 100 juta. Selalu bayar di atas Rp 160 juta. Jadi, pencurian listrik itu tidak pernah ada (di perusahaan kami-red)," ungkapnya.


    Bahkan, untuk tambah 1 amper saja, perusahaan tambah bayar Rp 25 juta per bulan.

    " Kata -kata nol amper, itu bisa mengakibatkan masyarakat mengira perusahan  tidak bayar lsitrik PLN.  Ini bahaya sekali. Padahal, kami bayar selalu di atas rata-rata. Jadi, tidak ada  pencurian listrik itu," kata Rudolf yang dibenarkan oleh Michael, Direktur perusahaan.


    Sebagimana diungkapkan Rudolf pada sidang sebelumnya, bahwa data riil adalah data yang tertera di KWH meter, bukan data berdasarkan AMR.  Karena menggunakan modem tambahan komunikasi.

    Dalam catatan KWH meter, itu ada yang namanya log dan data historis. Jikalau membuka KWH meter saja, sudah tercatat. Saat pemeriksaan ttidak diminta melakukan download. Data pemakaian ada di situ. "Buka jam sehini, hari ini,  sudah tercatat," cetusnya.


    Dijelaskannya, data riil yang dipakai  pada KWH meter, bukan pada AMR. "Kami yakin klien kami tidak bersalah. Kalau bayar Rp 160 juta, artinya  ada pemakaian listrik dan tidak ada pencurian listrik," kata Rudolf Ferdinand dan Yacob SH.


    Sesuai aturan  Peraturan Direksi PLN  No 88 Tahun 2016  , petugas lapangan PLN wajib  mengisi  surat pemeriksaan APP. Tetapi, faktanya, surat itu tidak diisi oleh petugas PLN. 

    "Seharusnya petugas PLN masuk dan isi data-data, tetapi hal itu tidak dilakukan. Karena itulah, KWH meter yang dibawa PLN dan diperiksa di laboratorium, itu tidak tahu milik siapa ?," kata Rudolf   Ferdinand  Purba SH .

    Tahun 2014, data dari P2 TL PLN,  KWH meter seharusnya merek Itron, bukan merek Edmi. 

    Dan pada 2016, setelah dipasang dan dibongkar, setelah kejadian. Lalu diganti KWH meter yang baru. Kami punya bukti April 2016, ada pemasangan sesuai pengakuan  manager PLN Surabaya Utara, Maria . 


    Rudolf mengharapkan, majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini. Sebab, menyangkut nasib 200 karyawan yang menggantungkan hidupnya dari perusahaan sendok ini.  

    Jikalau diputus hakim, harus membayar denda sebesar Rp 13 miliar, perusahaan akan lepas tangan dan tidak bisa produksi lagi.   Pengenaan denda sebesar itu, PLN mendasarkan pada Peraturan Direksi PLN  No 88 Tahun 2016.

    Padahal, mengacu pada Undang-Undang No 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan, maksimal denda sebesar Rp 2,5 miliar. 

    Namun demikian, JPU mendakwa pabrik sendok ini melanggar pasal 55 ayat 1 jo Pasal 51 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.  (ded)







    KWH meter adalah  alat pengukur energi listrik pelanggan. Bukan data berdasarkan Automatic Meter Reading (AMR).  Karena menggunakan modem tambahan komunikasi," ucap saksi ahli Ali Idrus dan Asad. 

    • Blogger
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Tak Ada Pencurian Listrik, Perusahaan Selalu Bayar Di Atas Rp 160 Juta Per Bulan Rating: 5 Reviewed By: Media Surabaya Rek
    Ke Atas