728x90 AdSpace

  • Latest News

    Jumat, 28 Juni 2019

    Dalam Pledoinya, Kuasa Hukum Minta Terdakwa Jemy Dibebaskan


        Kuasa hukum Rudolf, Jemy & Yacob


    SURABAYA (mediasurabayarek.com) -  Sidang lanjutan dugaan pemalsuan surat dengan terdakwa  Jemy alias Sigit Jemy Sumargo , kini telah masuk tahap pembacaan nota pembelaan (pledoi)  di ruang Sari 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Kamis (27/06/2019).


    Dalam pledoinya, kuasa hukum terdakwa, Rudolf Ferdinand Purba SH MH dan Yacob menyatakan, terdakwa Jemy alias Sigit Jemy Sumargo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah melakukan suatu tindak pidana , sebagaimana yang diuraikan dalan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

    "Menyatakan perbuatan terdakwa Jemy tidak memenuhi unsur-unsur pasal 263 ayat (1) KUHP.  Kami memohon pada mejelis hakim untuk melepaskan terdakwa Jemy dari segala tuntutan hukum," ucap Rudolf Ferdinan Purba SH MH.

    Menurutnya, majelis hakim diminta membebaskan terdakwa Jemy  dari segala dakwaan dan memulihka hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya, dan membebankan biaya perkara kepada negara.

    Dipaparkan Rudolf Ferdinan Purba SH MH,  berdasarkan keterangan saksi di persidangan, yakni Christian Orlando dan saksi Imam Majdi Achid telah menerangkan dalam persidangan, bahwa yang membuat surat MoU (Memorandum of Understanding) tersebut adalah pihak PT Waskita Karya.

    Hal ini telah diakui secara tegas dan nyata bahwa yang membuat adalah saksi Christianto Orlando dan telah dikuatkan dengan keterangan saksi Imam yang menerangkan bahwa yang membuat MoU adalah bagian legal Waskita Karya.

    Saksi Christianto Orlando menyatakan dalam pembuatan MoU tidak ada anggaran dasar atau akta notaris tentang PT Surya  Dhoho Investama (SDI).  Data yang ditulis dalam MoU didasarkan pada informasi dari saksi Imam Majdi Achid.

    Sedangkan saksi Imam Majdi Achid dalam persidangan tidak perah menyatakan atau tidak pernah menerangkan tentang anggaran dasar atau akta notaris tentang PT SDI.

    Hal ini sesuai dan klop dengan keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa tidak pernah menyerahkan anggaran dasar atau akta notaris tentang PT SDI. 

    Hal ini membuktikan secara hukum dalam persidangan ini, bahwa PT Waskita Karya bertindak sendiri , tanpa bukti otentik dalam membuat atau menulis tentang anggaran dasar atau akta notaris PT SDI.

    Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum persidangan, maka yang membuat surat palsu tersebut dan isinya adalah pihak PT Waskita Karya dan bukan terdakwa.

    Hal ini dikuatkan dengan fakta hukum berupa keterangan saksi Imam Majdi Achid yang mengakui dalam persidangan, sering melakukan komunikasi dengan terdakwa via WA (whatsapp) ketika ditanyakan soal percakapan tersebut, saksi mengakui percakapan tersebut.

    Bahkan terdakwa juga menyatakan saksi Imam Majdi mengirimkan draft perjanjian pemborongan pekerjaan galian dan timbunan antara PT Gudang Garam dengan PT Waskita Karya yang kemudian ditolak oleh terdakwa.

    Bukti percakapan via WA telah ditunjukkan dalam persidangan dan diajukan sebagai bukti dalam persidangan. Adanya fakta ini telah membuktikan bahwa yang mempunyai inisiatif serta membuat MoU adalah PT Waskita Karya. Anehnya lagi, draft pertama adalah PT Gudang Garam dan kemudian adalah draft PT SDI.

    Selain itu, keterangan saksi lain, yaitu saksi Susanto Widiatmoko, saksi Theresia Felicia, saksi I Nyoman Yoga Samadi yang tidak mengetahui siapa yang membuat MoU tersebut.

    Nah, dengan demikian unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terbukti secara hukum.  Kehendak untuk melakukan pemalsuan adalah para PT Waskita Karya, bukan pada terdakwa.
    '
    Berdasarkan keterangan seluruh aksi yang diajukan dalam persidangan telah menerangkan bahwa MoU akan ditingkatkan pada perjanjian. Sehingga berdasarkan fakta hukum, keterangan saksi tersebut diketahui secara jelas bahwa MoU berbeda dengan perjanjian.

    Bahwa MoU yang diajukan dalam persidangan ini, tidak menimbulkan suatu hak dan kewajibab atau tidak menimbulkan perikatan. 
    Dalam persidangan yang dipimpin hakim ketua Tjokorda  SH MH dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Winarko itu, mengingat  masa penahanan terdakwa Jemy akan habis pada 2 Juni 2019. 

    Maka, majelis hakim akan menjatuhkan  putusan  pada terdakwa Jemy pada Senin (1/7/2019) mendatang.

    " Senin (1/7/2019) depan, majelis hakim akan menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Jemy," ungkap hakim ketua Tjokorda.  (ded)


    • Blogger
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Dalam Pledoinya, Kuasa Hukum Minta Terdakwa Jemy Dibebaskan Rating: 5 Reviewed By: Media Surabaya Rek
    Ke Atas