728x90 AdSpace

  • Latest News

    Senin, 24 Juni 2019

    Dakwaan JPU Tak Terbukti , Terdakwa Jemy Layak Dibebaskan

        Terdakwa Jemy 

       kuasa hukum Rudolf & Yacob

    SURABAYA (mediasurabayarek.com) -  Sidang lanjutan dugaan pemalsuan surat dengan terdakwa  Jemy alias Sigit Jemy Sumargo memasuki babak pemeriksaan terdakwa di ruang Sari 1 Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (24/06/2019).


    Dalam persidangan yang dipimpin hakim ketua Tjokorda  SH MH dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Winarko itu, terdakwa Jemy menyatakan, bahwa dirinya hanya mewakili warga dan disuruh menandatangani surat Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan pendahuluan dalam rangka kerjasama pembangunan proyek bandara Dhoho Kediri antara pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan  PT Surya Dhoho Investama  (SDI) oleh Imam  Majdi Achid, mantan komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

    Imam yang saat ini merupakan salah satu relasi bisnis atau mitra bisnis PT Waskita Karya (Persero) Tbk.


    Menurut teerdakwa Jemy, dia  tidak pernah mengaku sebagai saudara dari Dirut PT Gudang Garam dan  tidak pernah mengaku sebagai Direktur Utama (Dirut) PT SDI.

    "Saya hanya mewakili warga dan hanya disuruh tanda tangan oleh Pak Imam, mantan komisaris PT Waskita Karya.  Sebenarnya, MoU itu tentang pengurukan lahan pak hakim," ucap terdakwa Jemy.

    Ketika melakukan penandatanganan surat MoU tersebut, sudah ada stempelnya dan terdakwa hanya disurut teken saja oleh Imam. 

    "Bukan saya pak hakim, yang stempel surat MoU itu. Karena surat MoU itu ada stempelnya dan saya tinggal tanda tangan. Lagian, yang bikin surat itu adalah PT Waskita Karya,"  katanya.

    Setelah beberapa saat surat MoU itu ditandatangani, terdakwa Jemy ada niatan untuk membatalkan surat MoU tersebut. Karena timbul keraguan di benak terdakwa. 


    Sementara itu, kuasa hukum terdakwa, Rudolf Ferdinand Purba SH MH dan Yacob menyatakan, bukan terdakwa yang membikin surat (MoU-red)_tersebut, tetapi yang bikin surat adalah PT Waskita Karya.

    Atas dasar itulah, perbuatan terdakwa yang dijerat  pasal 263 ayat (1) KUHP tentang pemalsuan surat itu, jelas tidak tepat dan tidak sesuai dengan fakta persidangan. 

    "Dakwaan JPU itu tidak terbukti dan kami minta terdakwa dilepaskan dan dibebaskan dari segala dakwaan," kata Rudolf Ferdinand Purba SH MH.


    Menurut Rudolf, terdakwa Jemy tidak menyebabkan kerugian material yang dialami oleh PT Waskita Karya.  Selain itu, terdakwa juga tidak mendapatkan uang sepeserpun atas surat MoU yang ditandatangani.


    "Ada draft MoU dengan PT Gudang Garam, namun terdakwa  nggak mau  tanda tangan. Lalu, ada PT PT Surya Dhoho Investama (SDI) yang ditandatangani itu," cetusnya.


    Jemy  yang berprofesi sebagai penjual tembakau dan kontraktor pengurukan itu, tidak mendapatkan apapun dari MoU tersebut.  Mengingat dakwaan JPU yang tidak sesuai dengan fakta persidangan, maka terdakwa layak dibebaskan dari segala dakwaan.

    Sebelum sidang ditutup oleh hakim ketua Tjokorda, mengingat JPU dan kuasa hukum bahwa masa penahanan terdakwa Jemy akan habis pada 2 Juni 2019. Oleh sebab itulah, jalannya sidang dipercepat dan dibuat maraton.

    Besok Selasa (25/6/2019) akan dilakukan penuntutan terhadap terdakwa Jemy oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan Kamis (27/6/2019) akan dilanjutkan dengan sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan.

    "Senin (1/7/2019) akan dilanjutkan dengan sidang putusan yang dilakukan majelis hakim terhadap terdakwa. Ini sudah schedule (jadwal) hakim dan tidak bisa ditawar-tawar lagi," kata hakim anggota, Syifa Urosidin SH MH.


    Menurut hakim Syifa Urosidin, sidang atas terdakwa Jemy ini harus dipercepat dan tidak bisa dimundurkan lagi. Ini sudah schedule dan tidak bisa ditunda lagi. "Tolong JPU dan kuasa hukum terdakwa, harus dipatuhi bahwa Senin (1/7/2019) adalah sidang putusan," ungkapnya.

    Baik JPU Winarko dan kuasa hukum terdakwa Rudolf dan Yacob mengaku siap mentaati keputusan majelis hakim tersebut. "Baik majelis hakim, kami siap melakukan dan mentaati keputusan Yang Mulia," tukas Rudolf.

    Sebagaimana diketahui , sekitar September 2018 bertempat di Café Tator Sutos Surabaya, terdakwa berkenalan dengan Imam Majdi Achid, mantan komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk, yang saat ini merupakan salah satu relasi bisnis atau mitra bisnis PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

    Kemudian, sekitar Oktober 2018, Imam Majdi Achid bertemu dengan Septiawan di Apartemen Fraser Residen Menteng Jakarta Pusat dengan maksud mengenalkan terdakwa dengan Septiawan yang menjabat sebagai Kepala Divisi PT Waskita Karya (Persero) Tbk, untuk membahas masalah proyek Bandara Dhoho Kediri.

    Setelah berkenalan dengan terdakwa, Septiawan , Kepala Divisi PT Waskita Karya (Persero) Tbk menyampaikan kepada pimpinan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tentang perkenalannya dengan terdakwa.

    Dan selanjutnya, setelah mendapat informasi dari saudara Septiawan tersebut, saksi Fery Hendriyanto, selaku pimpinan PT Waskita Karya (Persero) Tbk memerintahkan saksi Christian Orlando yang merupakan staf legal PT Waskita Karya agar membuat konsep surat Memorandum of Understanding (MoU) atau kesepakatan pendahuluan dalam rangka kerjasama pebangunan proyek bandara Dhoho Kediri antaa pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk dengan PT SDI.

    Pada 8 Nopember 2018 bertempat di kantor PT Waskita Karya (Persero) Tbk cabang Surabaya di Jl. Jemur Sari Selatan II No 2 A Jemur Wonosari, Wonocolo Surabaya, dilakukan penandatanganan MoU / kesepakatan pendahuluan dalam rangka kerjasama pembangunan proyek bandara Dhoho Kediri Nomor 01/MOU/SDI-WSKT/XI/2018.

    Terdakwa yang diduga membuat surat palsu atau memalsukan surat itu, dilaporkan dan duduk sebagai pesakitan di PN Surabaya. Namun, berdasakan fakta persidangan dakwan JPU tidak sesuai dan tidak terbukti dalam fakta persidangan. (ded)







    • Blogger
    • Facebook Comments

    0 komentar:

    Posting Komentar

    Item Reviewed: Dakwaan JPU Tak Terbukti , Terdakwa Jemy Layak Dibebaskan Rating: 5 Reviewed By: Media Surabaya Rek
    Ke Atas