LBH Surabaya Buka Posko Pengaduan Korban Pinjaman Online

SURABAYA (mediasurabayarek.com) - Perusahaan Aplikasi Pinjaman Online (Pinjol) atau yang dikenal dengan istilah Fintech di Indonesia berkembang sangat pesat dan cepat.

Kemudahan yang ditawarkan oleh Pinjol dalam memberikan pinjaman membuat aplikasi Pinjol ini banyak dipilih oleh masyarakat ketika membutuhkan dana. Kemudahan yang ditawarkan meliputi proses transaksi yang sangat mudah karena cukup menggunakan handphone dan tanpa harus menyiapkan persyaratan yang rumit, pencairan yang relative cepat dan pinjaman diberikan diberikan tanpa agunan.

Namun dibalik kemudahan yang ditawarkan tersebut, terdapat banyak permasalahan yang mengancam nasabah Pinjol. Permasalahan tersebut antara lain: 

Pertama, besaran bunga dan biaya administrasi dilakukan secara sepihak dan jumlahnya sangat tinggi. Selain itu, nasabah juga dibebankan biaya penagihan manakala nasabah tidak membayar tepat waktu. 

Kedua, dalam Pinjol tidak ada ruang komunikasi antara nasabah dengan penyedia Pinjol. Dengan tidak adanya ruang komunikasi ini membuat nasabah kesulitan untuk melakukan upaya negosiasi dan/atau untuk mengklarifikasi besaran utang yang harus dibayarkan. 

Ketiga, penagihan yang dilakukan oleh Pinjol dilakukan dengan cara intimidatif dan menyebarkan data pribadi nasabah kepada publik. 

Keempat, banyak aplikasi Pinjol illegal yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Selain illegal, aplikasi Pinjol ini berdasarkan temuan OJK ternyata banyak yang berasal dari luar negeri.

Saat ini yang paling menjadi keluhan dan meresahkan nasabah adalah cara penagihan yang dilakukan oleh pihak Pinjol. Penagihan dari pihak Pinjol yang menggunakan jasa debtcollector dilakukan dengan cara intimidatif dan menyebarkan data pribadi sehingga membuat nasabah harus menanggung beban psikologis hingga mengalami masalah di tempat kerja dan lingkungan keluarganya. 

Hal ini karena pihak Pinjol dalam melakukan penagihan kepada nasabah yang menunggak pembayaran dilakukan dengan cara menyebarkan informasi pribadinya kepada semua contact person yang ada di handphone nasabah, tanpa terkecuali keluarga dan tempat kerja nasabah. 

Akibatnya, terdapat nasabah yang dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari tempat kerjanya, dan ada pula nasabah yang mengalami masalah keretakan hubungan keluarga akibat penagihan yang dilakukan oleh pihak Pinjol. 

Sampai saat ini, sudah ada 9 (Sembilan) pengaduan ke LBH Surabaya dengan jumlah korban sebanyak 59 (lima puluh Sembilan) orang.

Penyebaran data pribadi ini tentu merupakan pelanggaran hak privasi nasabah. Akan tetapi walaupun menjadi korban, nasabah kesulitan untuk melakukan upaya hukum, baik perdata maupun pidana. 

Sulitnya akses terhadap pemilik Pinjol dan tidak adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan data pribadi menjadi alasan sulitnya nasabah untuk menempuh jalur hukum.

Negara juga sampai saat ini cenderung pasif dan mengembalikan permasalahan ini kepada masyarakat dengan dalih urusan privat atau keperdataan antara nasabah dengan produsen dalam hal ini pihak Pinjol. 

Padahal perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia, dalam hal ini hak atas perlindungan privasi warga Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan beberapa peraturan perundang-undangan turunannya. Sehingga Negara berkewajiban untuk melindungi hak asasi warganya.

Pelanggaran terhadap data pribadi kedepan sepertinya akan semakin marak jika melihat trend global dan perkembangan teknologi saat ini. Untuk itu maka Negara harus segera membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif.

 Perlindungan data pribadi yang tersebar dibeberapa peraturan perundang-undangan saat ini tidak cukup mampu untuk melindungi data pribadi setiap warganya. Akibat tidak adanya undang-undang yang khusus mengatur tentang data pribadi ini, nasabah tidak cukup punyak power untuk melakukan upaya hukum.

Peran OJK saat ini juga harus ditingkatkan mengingat banyak Aplikasi Pinjol illegal. OJK harus menguatkan kordinasi dengan pihak-pihak terkait khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingat Aplikasi Pinjol berbasis teknologi. Aplikasi Pinjol illegal harus segera diblokir dan memberikan sanksi tegas kepada Aplikasi Pinjol yang melakukan penagihan dengan cara intimidatif dan menyebarkan data pribadi nasabahnya.

Menyikapi permasalahan ini kami meminta pihak-pihak terkait untuk melakukan:

-Pemerintah dan DPR RI harus segera merampungkan dan mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi;

-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus memberikan sanksi kepada Aplikasi Pinjaman Online yang sudah terdaftar di OJK yang melakukan penagihan dengan cara intimidatif dan menyebar data pribadi nasabahnya;

=Meminta OJK untuk tmemperkuat kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mengawasi Aplikasi Pinjaman Online Ilegal;

-Meminta kepolisian untuk mengusut secara serius setiap ada laporan dari nasabah korban Pinjaman Online. (ded)

Sabtu, Februari 16, 2019